Subsidi Transportasi Jakarta Bisa Direvisi, Gubernur Pastikan Program KJP & KJMU Tetap Jalan

LIGA335 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mempertimbangkan untuk mengkaji ulang besaran subsidi transportasi umum, menyusul pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Langkah ini menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran pasca pemotongan dana yang cukup signifikan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa DBH Jakarta dipangkas hingga Rp 15 triliun, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) turun dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun.

“Subsidi transportasi kita besar sekali. Sekarang ke mana pun bayarnya Rp 3.500. Ini belum tentu dinaikkan, tapi akan dikaji kembali,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/10/2025).

Menurut Pramono, subsidi transportasi umum di Jakarta mencapai hampir Rp 15.000 per penumpang. Kajian ulang ini dilakukan untuk menutup kekurangan anggaran akibat pemotongan DBH sekaligus memastikan keberlanjutan layanan publik tetap terjaga.

Namun, Pramono menegaskan bahwa program prioritas untuk warga kurang mampu tidak akan terdampak. Program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk 707.513 siswa dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk 16.979 mahasiswa tetap berjalan tanpa pengurangan.

Efisiensi Anggaran Lainnya

Selain meninjau subsidi transportasi, Pemprov DKI juga berencana memangkas anggaran perjalanan dinas, konsumsi rapat, dan belanja non-prioritas. Untuk memastikan proyek pembangunan tetap berjalan, Pemprov mendorong skema keuangan kreatif melalui kemitraan strategis dan penyertaan modal swasta.

“Beberapa proyek seperti hub Dukuh Atas tetap jalan, tapi tidak menggunakan dana APBD. Kami akan lakukan lewat partnership,” tambah Pramono.

Ia menegaskan bahwa tantangan ini bukan hanya dialami Jakarta, tetapi juga daerah lain di Indonesia. Dengan pengawasan ketat dan optimalisasi pembiayaan alternatif, Pramono optimistis pembangunan Jakarta tetap bisa berjalan sesuai target.

Sumber: perygacor.my.id